logo-untag-surabaya

Developed By Direktorat Sistem Informasi YPTA 1945 Surabaya

logo-untag-surabaya
logo-untag-surabaya

Detail Berita

DIH Untag Surabaya Berikan Edukasi Perkawinan Dini

Perkawinan dini memiliki sejumlah dampak buruk, khususnya bagi perempuan, seperti kesehatan reproduksi dan ekonomi. Namun, jumlahnya justru meningkat di Indonesia selama pandemi Covid-19. Kebijakan belajar dari rumah selama pandemi Covid-19 juga turut menjadi salah satu faktor peningkatan perkawinan dini di Indonesia. Menanggapi fenomena tersebut, Program Studi Doktor Ilmu Hukum (DIH) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya mengadakan Webinar bertajuk “Perkawinan Dini”, Sabtu (27/11). Kegiatan terlaksana secara daring dengan diikuti lebih dari 200 peserta. “Sekalipun adanya peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, namun fenomena perkawinan dini di Indonesia masih marak terjadi bahkan sering kita jumpai dalam judul film, sinetron maupun lagu.” tutur Kepala Prodi DIH Untag Surabaya – Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC dalam sambutannya. Berdasarkan fakta tersebut, diperlukan adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak dari perkawinan dini. Menjadi pemateri pertama, Dr. Endang Prasetyawati, SH, M.Hum., menyebutkan berbagai dampak perkawinan dini yang berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan. “Dampak buruk perkawinan dini antara lain tingginya angka perceraian di masyarakat, kualitas sumber daya manusia yang rendah,” papar dosen yang juga selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya.  Hal ini juga beriringan dengan isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan isu kesehatan perempuan. Selain itu dijelaskan Dr. Endang, pelaku perkawinan dini akan kehilangan masa kanak-kanaknya, masa pertumbuhan dan masa untuk menuntut ilmu yang tinggi, karena biasanya anak yang menikah di usia muda akhirnya putus sekolah.

Sesuai UU nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal untuk kawin adalah 19 tahun bagi laki-laki, seseorang yang kawin di bawah usia tersebut tergolong ke dalam perkawinan dini. Disisi lain, dalam UU Perkawinan tidak diatur mengenai tindak pidana bagi pelaku perkawinan dini. Namun, bukan berarti tidak dapat dijerat secara pidana. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Mahyani, SH., MH., M.Si. “Pada UU 1/1974 maupun UU16/2019 pertanggungjawaban pidana tidak diatur, namun ada peraturan pemerintah lain yang mampu menjerat pidana bagi pelaku perkawinan dini, seperti UU perlindungan anak maupun UU penghapusan KDRT,” jelasnya. Webinar ini tidak hanya mengusung dari sudut pandang hukum di Indonesia, melainkan dibahas dalam Prespektif Islam yang disampaikan oleh Bustomi Arisandi pemilik pondok pesantren Darul Hikmah, Bangkalan. Dalam pandangan Islam, dianjurkan untuk melakukan perkawinan dan melarang perzinahan. Namun, tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan. “Dalam perkawinan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa perkawinan boleh dilakukan bagi yang mampu menjamin pembiayaan hidupnya maupun orang yang ditanggungnya, dan wanita yang baik untuk dikawin adalah wanita yang sudah matang baik lahir maupun batin terutama imannya,” papar Bustomi. Menjadi pesan penutup, moderator Webinar - Annis Setiawan, SH., mengajak peserta untuk berfokus mengejar cita-cita, “agar kita sebagai generasi muda tidak melakukan perkawinan dini, baiknya kita untuk bisa melakukan Pendidikan tinggi dulu”. (am/ua/rz)



PDF WORD PPT TXT